Recent Tube

Wisata

Berita Ekonomi

Favourite

Event

Culture

Gallery

Teman Ahok Berubah Menjadi Teman Mabok!


Pesta miras menjadi blunder saat pertemuan Gubernur Ahok dengan 20 pasukan buzzernya di rumah Ahok Jumat kemarin.

Salah satu pendukung/buzzer Ahok yang ikut pertemuan yang bernama Dede Budhyarto melakui akunnya @kangdede78 mengupload foto pertemuan tersebut di Twitter.

"Tuh masuk gw mak….Bwhikikikk," tulis Dede pamerin foto pertemuan dengan Ahok.

Mungkin karena ingin dikatakan sebagai orang penting, atau bisa jadi ingin diakui keberadaannya sebagai salah satu orang hebat hingga bisa berada di sisi Ahok.

Namun ternyata foto itu jadi bumerang karena didalam foto itu memperlihatkan beberapa miras, anker bir, sam miguel.

Publik pun akhirnya tahu bagaimana kelakuan seorang gubernur dan para pendukungnya yang sangat tak pantas.

Mantan Menteri Pemuda Roy Suryo mengkritik dengan mengunggah sebuah meme gambar logo TEMAN AHOK yang sekarang berubah jadi 'TEMAN MABOK'.

"Tweeps, Kabarnya mulai semalam ada LOGO BARU yg diluncurkan. Silakan RT kalau SETUJU, Ha-3x.. #TemanMABOK," tulis pakar telematika ini melalui akunnya @KRMTRoySuryo.

Kita masih teringat dengan ungkapan Menteri Pendidikan Anies Baswedan bahwa "Perilaku Pendukung Mewakili Sifat yang Didukung".(portalpiyungan.com)

Teman Mabok... Eh , Teman Ahok Adalah Contoh Pembodohan Demokrasi



Koran 24 – Para pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang terkumpul dalam relawan “Teman Ahok” telah memberi contoh buruk pendidikan perpolitikan di Indonesia di kalangan generasi muda. Di mana pada awalnya mendorong Ahok maju di Pilgub DKI 2017 melalui jalur independen, namun pada akhirnya menggunakan kendaraan partai politik.

Penilaian itu disampaikan pengamat politik Muslim Arbi kepada intelijen (28/07). “TemanAhok itu memberikan contoh buruk bagi generasi muda yang ingin berpolitik, dengan tidak menunjukkan sikap idealis. Kalau mau idealis, TemanAhok harus mengusung Ahok di jalur independen,” tegas Muslim Arbi.

Muslim menilai, TemanAhok hanyalah kumpulan ‘fans club’ yang tidak punya ideologi dan arah perjuangan yang jelas. “Kerja sosial tidak pernah, kerjanya hanya menyembah dan mensucikan Ahok. Ini contoh pendidikan politik anak muda yang salah,” ungkap Muslim.

Menurut Muslim, setelah Ahok maju lewat partai politik, dukungan terhadap mantan Bupati Belitung Timur itu akan berkurang. “Mereka yang awalnya mendukung dengan harapan lewat independen, ternyata tertipu oleh akrobat TemanAhok dan Ahok sendiri,” pungkas Muslim.

Soal pencalonan Ahok di jalur parpol, juru bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas sempat mengatakan, tetap menghargai dan mendukung keputusan Ahok. “Kami menghargai dan mendukung keputusan Ahok, setelah kami lakukan dialog dengan Basuki Tjahaja Purnama, perwakilan tiga partai pendukung, Akhirnya Ahok memutuskan untuk maju menggunakan kendaraan partai politik bersama Teman Ahok,” kata Amalia Ayuningtyas. (intelejin.co.id)

Sri Mulyani Membongkar Kebohongan Jokowi



Naikin BBM, sudah.. 
Cabut subsidi listrik dll, sudah.. 
Hutang kesana-kemari, sudah.. 
Tax amnesty, sudah..

Kok, APBN kita masih saja tekor.. Duitnya kemana..??

Republik ini hampir saja pailit dan bangkrut gara-gara "supir bis" nya salah hitung karena nggak becus ngurus Negara.. akhirnya Negara gagal fiskal..

Menteri Keuangan yang baru ini, kereen nih.. rasional, terukur, mampu dan berani menampar pemikiran ambisius yang tak jelas arahnya, yang selama ini dibangun hanya untuk pencitraan semata..

Menkeu Sri Mulyani Akan Pangkas Belanja Negara Rp133 T

Pemerintah akan kembali memangkas anggaran belanja negara untuk kedua kalinya pada tahun ini, yang kali ini direncanakan sebesar Rp133,8 triliun. Langkah ini diambil guna meredam pelebaran defisit menyusul tidak tercapainya target penerimaan perpajakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan, realisasi penerimaan perpajakan pada tahun ini akan meleset sekitar Rp219 triliun dari target Rp1.784,2 triliun di APBNP 2016.  Untuk menjaga kredibilitas APBN, ia mengusulkan agar anggaran belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) serta transfer ke daerah dikurangi.

(http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160803201934-78-149065/menkeu-sri-mulyani-akan-pangkas-belanja-negara-rp133-t/)

Baca juga:

Usai Rapat dengan Jokowi, Sri Mulyani Ungkapkan Beratnya Kondisi Ekonomi
(http://finance.detik.com/read/2016/08/03/201945/3267994/4/usai-rapat-dengan-jokowi-sri-mulyani-ungkapkan-beratnya-kondisi-ekonomi)

Sri Mulyani selama ini memang terkenal sangat disiplin menjaga fiskal... siap-siap saja banyak proyek Jokowi yang bakalan "mangkrak"..

Akhirnya, Sri Mulyani membangunkan para "pemimpi" yang terkecoh dan di nina-bobokkan oleh bualan..

"Duitnya ada... Duitnya ada, yang penting kerja, kerja, kerja.."

Kasus Sumber Waras Dan Pemakzulan Presiden


Ahli Hukum dan Ketua Tim Perumus UU KPK, Prof. Romli Atmasasmita, menyatakan kasus Sumber Waras bukan hanya terindikasi, tapi memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, berdasarkan data dan fakta hasil audit BPK.

Dan yang paling mengkhawatirkan adalah ditemukan fakta bahwa penetapan dokumen NJOP itu dilakukan oleh Gubernur Jokowi, bukan Ahok. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Ini masalah besar.

Hal tersebut disampaikan Prof. Romli saat menjadi pembicara dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) yang ditayangkan TVONE pada Selasa, 21 Juni 2016.
Jika benar demikian, kalau kasus Sumber Waras sampai dimajukan ke Pengadilan, maka Presiden Jokowi bisa terkena. Dan dampaknya besar: PRESIDEN JOKOWI HARUS DIBERHENTIKAN.

Hal ini menurut UUD 1945 pasal 7A.
Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sesuai hasil audit investigasi BPK ditemukan kerugian negara pada Kasus Sumber Waras sebesar Rp 191 Miliar.

Berdasarkan temuan itu Presiden wajib dipanggil oleh pengadilan untuk mempertanggungjawabkan keputusannya yang menyebabkan terjadi kerugian negara.

Satu-satunya cara agar Presiden tidak diberhentikan adalah dengan menghentikan Kasus Sumber Waras, tidak diproses di pengadilan dengan alasan "TAK ADA NIAT JAHAT" "TAK ADA UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM".